Tindakan Tegas Untuk Bangunan Tidak Memiliki SLF
Tindakan Tegas untuk Bangunan Tidak Memiliki SLF
Sertifikat Laik Fungsi (SLF) merupakan dokumen resmi yang menyatakan bahwa suatu bangunan telah layak digunakan berdasarkan aspek teknis bangunan, keamanan, kesehatan, dan keselamatan. Sayangnya, masih banyak bangunan di Indonesia yang beroperasi tanpa memiliki SLF, baik karena ketidaktahuan, pengabaian, maupun kesengajaan. Padahal, keberadaan SLF adalah kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, tindakan tegas untuk bangunan yang tidak memiliki SLF mutlak diperlukan guna menjamin keselamatan publik dan penegakan tata kelola bangunan yang baik.
Lalu, apa konsekuensinya bagi bangunan yang tidak memiliki SLF? Apa saja tindakan tegas yang bisa diambil oleh pemerintah?
1. Teguran Tertulis dari Pemerintah Daerah
Langkah pertama yang biasanya dilakukan oleh pemerintah daerah adalah memberikan teguran tertulis kepada pemilik atau pengelola bangunan. Teguran ini berisi peringatan dan batas waktu tertentu untuk segera mengurus SLF. Jika tidak ditindaklanjuti, akan ada konsekuensi lanjutan.
2. Pembekuan atau Penangguhan Izin Operasional
Jika sebuah bangunan digunakan untuk kegiatan usaha (seperti hotel, apartemen, pusat perbelanjaan), maka izin operasionalnya bisa dibekukan. Hal ini karena keberadaan SLF adalah bagian dari syarat dalam sistem OSS (Online Single Submission) untuk operasional usaha.
3. Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan atau PBG
Pemilik bangunan yang tidak memenuhi kewajiban SLF juga dapat dikenai sanksi administratif berupa pencabutan IMB lama atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang sudah terbit. Ini berdampak pada status legal bangunan tersebut di mata hukum.
4. Penghentian Sementara Kegiatan atau Penggunaan Bangunan
Dinas teknis seperti Dinas Cipta Karya atau Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki wewenang untuk menghentikan sementara kegiatan operasional di bangunan yang tidak memiliki SLF, terutama jika membahayakan penghuni atau pengguna.
5. Penyegelan Bangunan
Jika pemilik bangunan tetap membandel, maka bisa dilakukan penyegelan. Petugas dari Satpol PP atau dinas terkait dapat menempelkan segel dan melarang aktivitas dalam gedung hingga SLF diselesaikan.
6. Denda Administratif
Dalam beberapa peraturan daerah, dikenakan pula denda administratif bagi pelanggar yang tidak segera mengurus SLF sesuai ketentuan. Besaran denda disesuaikan dengan kategori bangunan dan pelanggarannya.
7. Proses Hukum Pidana dan Perdata
Jika terbukti membahayakan publik, misalnya karena bangunan roboh, kebakaran, atau kecelakaan akibat kelalaian pemenuhan SLF, maka pemilik dapat dikenai proses hukum pidana atau digugat secara perdata oleh pihak yang dirugikan.
Kesimpulan
Ketegasan terhadap bangunan tanpa SLF bukan semata-mata soal disiplin administratif, tetapi tentang perlindungan keselamatan jiwa dan aset masyarakat. Pemerintah pusat dan daerah kini semakin mendorong penegakan hukum terhadap pelanggaran ini sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan binaan yang aman, tertib, dan berkelanjutan.
Bagi pemilik bangunan, mengurus SLF sebaiknya dilakukan sejak awal. Jangan menunggu masalah muncul baru bertindak, karena konsekuensinya bisa sangat merugikan.